Runtuhnya Kekuasaan Presiden SBY?

Rapat paripurna DPR terhadap kasus Bank Century, yang berakhir tadi malam, pukul 23.30, di mana mayoritas anggota DPR memutuskan memilih opsi C, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya di diduga ada penyimpangan, sehingga diserahkan ke proses hukum.

Kesimpulan DPR itu diperoleh melalui voting, opsi C itu didukung penuh oleh Partai Golkar, Partai Demokrsi Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan seorang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jumlah suara yang mendukung opsi C, sebanyak 325 suara.

Sementara itu, jumlah yang mendukung talangan (bail out), yang terdiri Partai Demokrat (PD), Partai Amanah Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah suaranya hanyalah 212 suara. PPP yang membuat tindakan kejutan dengan mendukung opsi C, yang semula nampak ingin bergabung partai-partai yang mendukung bail out, tapi justru berubah, di saat pengambilan keputusan.

Sebelumnya, Presiden SBY-Boediono, yang memenangkan pemilu presiden mendapatkan dukungan suara 60,5 persen dari rakyat, dan di parlemen dengan koalisi yang mendukungnya, seperti Partai Golkar, Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mempunyai dukungan politik yang kuat di perlemen, yang suaranya hampir 75 persen.

Tetapi, menghadapi kasus Bank Century ini, kekuatan koalisi yang mendukung pemerintahan SBY-Boediono, menjadi minoritas, dan hanya Partai Demokrat (PD), Partai Amanan Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih tetap menjadi ‘back bone’ (tulang punggung) koalisi, dan setia mendukung kebijakan pemerintah, terkait dengan bail out Bank Century.

Apakah keputusan paripurna DPR, dan sikap partai-partai politik, kiranya dapat menjadi kesimpulan terjadinya ‘distrust’ (ketidak percayaan), serta sekaligus bentuk referendum DPR terhadap Presiden SBY-Boediono, yang menolak kepemimpinannya? Nampaknya, langkah-langkah politik yang dijalankan Presiden SBY-Boediono nyata-nyata telah ditolak. Bahkan kesimpulan paripurna DPR itu, secara ekplisit menyebutkan, pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century dan penyaluran di duga ada penyimpangan, dan diserahkan ke proses hukum. (Kompas, 4/3/2010)

Padahal, sehari sebelumnya, Presiden SBY sudah membuat pernyataan, terkait dengan kasus Bank Century, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/3), yang menyatakan membenarkan dan bertanggung jawab atas kebijakan pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century demi penyelamatan perekonomian Indonesia’, tegas Presiden.

“Saya berada di luar negeri 13 hari. Wakil Presiden di Tanah Air dan Beliau yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Meski saya tidak ada di Tanah Air saat itu, dalam merumuskan langkah tindak perbankan dan perekonomian yang mesti dilakukan terhadap Bank Century, meskipun Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak melalui izin saya, karena Beliau bekerja dengan undang-undang saya katakan bahwa yang dilakukan penyelamatan perekonomian kita adalah benar dan saya bertanggung jawab”, kata Presiden.

Faktanya sekarang DPR melalaui keputusannya terkait dengan kasus Bank Century, mayoritas partai-partai politik, yang sebelumnya merupakan para pendukung Presiden SBY, menolak keputusan dan kebijakan pemberian bail out terhadap Bank Century. Dengan keputusan yang menyebutkan ‘penyalurannya diduga ada penyimpangan, sehingga diserahkan ke proses hukum’. Sikap mayoritas DPR yang berani menolak Presiden SBY, yang sudah pasang dada, menggambarkan keadaan yang sebenarnya, bahwa Presiden SBY sudah kehillangan pengaruh kekuasaannya.

Hitungan-hitungan politik yang bakal terjadi, pilihan Presiden SBY tetap mempertahankan Boediono dan Sri Mulyani, dan posisinya akan semakin sulit, serta terus menghadapi gerakan oposisi di parlemen, ditambah dengan kemarahan rakyat, yang semakin luas. Hal ini kemungkinan akan berakhir dengan gerakan rakyat ‘people power’.

Seperti Bank Century yang sejak proses mergernya sudah bermasalah, sama halnya dengan pilihan dan keputusan politik dari Presiden SBY, yang memilih calon pasangannya menjadi wakil presiden, seorang tokoh yang bukan berasal dari partai politi, yaitu Boediono, sebuah keputusan dan pilihan yang sangat berisiko, di era demokrasi yang sangat ditentukan peranan partai-partai.

Boediono tidak memiliki dukungan politik yang memadai, dan hanya mengandalkan dirinya seorang birokrat, yang konservatif di bidang makro ekonomi, sesuai dengan keinginan negara-negara Barat, yang menjadi patron Boediono. Ketika muncul kasus Bank Century itu, bagaikan ‘air bah’ politik, yang deras, dan kini sampai ke Istana. Inilah resiko yang harus di pikul SBY, dan harus mengambil pilihan politik, dan melakukan negosiasi kembali dengan partai-partai politik, dan memformat kembali koalisi, yang sudah dibangun itu, jika Presiden SBY masih menginginkan bertahan.

Partai-partai yang awalnya sangat kohesif (kuat) mendukung Presiden SBY, nampaknya mereka ‘hopeless’ (kehilangan harapan), karena tidak ada yang dapat diharapkan lagi dari pemerintahan SBY, di periodenya yang kedua. Penunjukkan sejumlah wakil menteri,yang merupakan orang-orang yang ‘dekat’ dengan Presiden SBY, setidaknya mengurangi kewenangan menteri-menteri yang berasal dari partai politik itu, atau mereka merasa tidak leluasa lagi menjalankan kebijakannya (policynya).

Dibagain lainnya, di era pemerintahan SBY yang kedua, nampaknya semakin kehilangan ‘greget’, mengatasi krisis yang dihadapi bangsa ini. Populeritas dan citranya terus menurun. Kalau partai-partai yang tergabung dalam ‘koalisi’, masih tetap bergabung dan pemerintahan SBY masih dalam kondisi yang ada sekarang ini, hanya ada satu kemungkinan di tahun 2014 nanti, partai-partai koalisi itu dapat menjadi ‘zero’ (nol) dalam pemilu.

Memontum kasus bail out Bank Century itu, dimaksimalkan oleh partai-partai yang dahulunya menjadi bagian dari ‘koalisi’ pemerintahan Presiden SBY, dan menjadi sebuah ‘theater’ besar, yang penuh dengan ekspressi dan retorika politik, yang masing-masing ingin menunjukkan sebagai pahlwan dalam pemberantasan korupsi dihadapan rakyat. Kasus Bank Century ini sebuah investasi politik, yang mahal bagi masa depan partai-partai politik, dibandingkan mereka tetap bercokol di pemerintahan Presiden SBY.

Tak aneh mereka ramai-ramai meninggalkan Presiden SBY, karena tak ada lagi yang dapat diharapkan dalam lima tahun ke depan.

Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pemerintahan SBY, terutama periode kedua pemerintahannya. Apakah pemerintahan Presiden SBY akan masih efektif? Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mengatakan bahwa Presiden SBY dalam posisi yang terancam akibat kasus Bank Century ini. “Kalau kena Ibu Sri Mulyani dalam kasus Bank Century, itu naik ke Wapres Boediono, kalau kena ke Wapres, tinggal satu pintu lagi ke Presiden”, ujar Hayono. (21/2/2010)

Kita akan melihat drama-drama politik babak berikutnya, yang akan mempunyai implikasi ke depan, khususnya bagi kehidupan bangsa ini. Apa langkah yang akan diambil Presiden SBY nanti, pasca keputusan DPR itu?

Adu Strategi Menjelang Keputusan Akhir Century

Pertarungan antar partai-partai politik dalam kancah skandal Bank Century akhirnya mengerucut pada dua kubu. Kubu partai pendukung bailout yang dipimpin Demokrat di satu sisi, dan kubu partai penentang bailout di sisi yang lain. Dalam menit-menit terakhir menjelang keputusan akhir, adu strategi dua kubu ini kian sengit dan mulai masuk ke ranah publik.

Adu strategi tersebut bisa dibaca publik melalui langkah-langkah kedua kubu yang kian kentara.

Pertama, kubu Demokrat sepertinya mendisain hasil keputusan Pansus menjadi tiga opsi: A yang menilai bahwa keputusan bailout tidak bermasalah, B yang menilai bailout bermasalah tapi bukan pada tingkat kebijakan tapi hanya pada implementasi di tingkat teknis pelaksanaan, dan C yang menilai bailout bermasalah mulai dari tingkat kebijakan hingga pada teknis pelaksaan.

Tiga opsi ini setidaknya akan memecah hasil voting anggota paripurna menjadi tiga bagian. Satu opsi yaitu A, diyakini Demokrat akan solid, sementara opsi B dan C akan memecah kubu penolak bailout menjadi dua bagian. Secara matematis, A bisa sama dengan B tambah C.

Ternyata, strategi ini dimentahkan rapat Pansus melalui lobi-lobi di akhir pembuatan laporan. Ketika sidang Pansus diskor pada jam 19.30 hari Senin, saat itu seluruh fraksi Demokrat sedang mengikuti konsolidasi di kediaman SBY di Cikeas. Dan rapat baru dimulai lagi ketika jam 22 atau 10 malam. Pada jeda itulah, lobi Pansus minus Demokrat menghasilkan kesepakatan. Yaitu, opsi tidak tiga. Tapi, hanya dua: A atau C. Antara yang mendukung bailout dan yang menolak. Rapat pun berakhir pada pukul 00.30, yang sulit dimungkinkan terjadinya lobi antar anggota Pansus. Dan opsi itulah yang akhirnya secara resmi disampaikan ketua pansus di sidang paripurna.

Laporan akhir ini tentu akan menghambat langkah Demokrat dalam memecah suara kubu penolak bailout. Selain itu, dan inilah yang sangat penting, dua opsi ini menjadi pemandangan yang kongkrit kepada publik tentang dua hal yang tidak abu-abu. Yaitu, siapa yang mendukung bailout yang merugikan uang negara, dan siapa yang menentang bailout yang membela kepentingan rakyat.

Pada saat sidang paripurna keputusan akhir Century Selasa pagi, di luar dugaan, Demokrat merujuk keputusan Bamus yang hanya mengagendakan dua acara, pelantikan anggota dari fraksi PAN menjadi wakil ketua DPR, dan pembacaan laporan hasil Pansus. Sidang pun ditutup secara mendadak, tanpa mengikuti prosedur yang lazim.

Langkah ini dilakukan kemungkinan besar untuk memperluas ruang lobi-lobi kubu Demokrat dan pihak pemerintah dengan anggota DPR lintas fraksi yang jarang-jarang bisa berkumpul secara utuh di Jakarta bersamaan dengan agenda sidang paripurna Selasa kemarin. Tidak tertutup kemungkinan, jika voting dilangsungkan, akan ada perbedaan hasil antara pilihan pimpinan fraksi dengan para anggotanya.

Inilah yang sempat terlontar dari anggota fraksi Demokrat, Roy Suryo, dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun televisi. Menurut Roy, skor antar fraksi bisa jadi berbeda dengan hasil voting di anggota fraksi.

Selain itu, penutupan sidang secara mendadak, bisa jadi, merupakan strategi Demokrat untuk memberikan ruang yang luas kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pemandangan akhir fraksi di paripurna.

Langkah ini kemungkinan besar bisa efektif untuk mengubah hasil laporan pansus tentang dua opsi yang ditawarkan kepada paripurna. Dengan kata lain, kalau tidak bisa mempengaruhi laporan akhir di Pansus, bongkar saja di paripurna melalui pemandangan baru fraksi soal skandal Bank Century. Penundaan keputusan akhir bisa memberikan ruang Demokrat untuk melakukan lobi kepada pimpinan fraksi. Terutama, fraksi partai koalisi yang sejak awal memperlihatkan ketidaktegasan.

Satu hal yang mungkin luput dari perhatian publik soal pelantikan salah seorang wakil ketua DPR yang berasal dari fraksi PAN. Publik paham bahwa ketua umum PAN adalah orang kepercayaan SBY, yaitu Hatta Rajasa. Tidak tertutup kemungkinan, keberadaan wakil ketua baru ini akan memperkuat posisi tawar Demokrat dalam rapat pimpinan DPR. Dan itu terbukti ketika wakil pimpinan mengadakan rapat mendadak usai ricuh sidang paripurna kemarin. Saat itu, Marzuki dan wakil pimpinan baru dari PAN tidak ikut hadir.

Entah disain apa lagi yang akan dilakukan kubu Demokrat dalam paripurna pagi ini. Namun, satu hal yang mungkin dilupakan kubu Demokrat soal penundaan keputusan akhir skandal Century. Yaitu, semakin kuatnya opini publik tentang adanya penutupan skandal di balik bailout Bank Century yang melibatkan mantan gubernur BI yang saat ini menjabat wakil presiden.

Dua stasiun televisi berita di tanah air dan berbagai media massa lain justru memiliki peluang lebih banyak untuk memperlihatkan arogansi kubu Demokrat yang tidak akan dipisahkan dari sosok kepemimpinan SBY. Mungkin saja voting bisa dimenangkan kubu Demokrat, tapi opini publik justru kian membesar untuk menggilas kepemimpinan SBY.

Sebagai sebuah catatan, beberapa rezim di tanah air, bisa tumbang bukan karena kontraksi politik di lembaga resmi seperti DPR dan MPR. Tapi justru di opini publik yang secara efektif memobilisasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan massif terhadap pemerintahan yang ada.